Visi Misi

• Visi

  • Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel serta untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Misi

  • Meningkatkan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik yang benar, bertanggungjawab dan berkualitas;

  • Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan serta pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik;

  • Meningkatkan kopetensi dan kwalitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

  • Meningkatkan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik;

  • Mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan proses yang cepat, tepat, mudah serta sederhana.

Tugas, Kewenangan, Tanggung Jawab

• Tugas

  Tugas PPID Utama sesuai dengan Permendagri RI Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 12

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

  2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

  3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

  4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

  5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

  6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

  7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

  8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

  9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu

  10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

  11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

  12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

  13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah

• Kewenangan

  Kewenangan PPID Utama sesuai dengan Permendagri RI Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 13

  1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

  3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

• Tanggung Jawab

  Tanngung jawab PPID Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 14

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

  5. Pengujian Konsekuensi;

  6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

  7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan;

  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.